Serap Aspirasi, MPR RI Kunjungi FISIP Universitas Garut

Masalah disintegrasi bangsa, konflik SARA, dan media yang ‘kebablasan’ adalah buntut dari lunturnya nilai-nilai Pancasila. Seyogiyanya Pancasila tak sekedar pelafalan semata, hingga kondisi tersebut patut membentukreminder bagi semua elemen bangsa Indonesia.

Demikian diungkapkan oleh Staf Tenaga Ahli DPR/MPR RI, Chodijah Elzaara M.I.K, saat dijumpai pasca seminar Kebangsaan dengan tema “Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila” di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Garut. Selasa (13/12).

Seminar tersebut merupakan Kunjungan Badan Pengkajian MPR RI dalam rangka mensosialisasikan peneguhan nilai-nilai Demokrasi Pancasila hingga membuka ruang penyerapan aspirasi bagi peserta.

Peserta yang terdiri dari 140 orang mahasiswa dan 10 orang dosen sebagian mengemukakan aspirasinya, seperti halnya saran yang diungkapkan oleh Drs. Sartibi Bin Hasyim yang sekaligus sebagai pemateri, bahwa Demokrasi Pancasila dalam tataran praktis masih sebatas demokrasi dalam konteks prosedural belum substansial. Faktornya, dalam pengambilan keputusan, DPR/MPR RI masih mengandalkan voting.

Sehingga musyawarah mufakat belum benar-benar diterapkan, Sartibi menyarankan agar UUD 1945 segera di amandemen untuk mencantumkan kata musyawarah mufakat demi menegaskan semangat nilai-nilai Pancasila.

Pendapat Sartibi juga peserta lainnya akan segera ditindaklanjuti oleh MPR RI sebagai respon terhadap melemahnya nilai-nilai Pancasila. Padahal, seperti yang dikatakan Chodijah, Pancasila merupakan ideologi yang paling tepat terhadap multikultur dan kearifan lokal Indonesia. Menurutnya, sekalipun Turki sebagai negara sekuler, masyarakatnya tetap terdiri dari beragam kultur, dalam hal ini Turki kurang memenuhi hak-hak sipil.

“Setiap bangsa harus merelevansikan ideologi negara dengan kearifan lokalnya masing-masing. Saya kira Pancasila yang paling tepat diterapkan di Indonesia yang multikultur, sudah teruji secara sejarah dan tantangan. Jika kita berkaca dari negara lain, meskipun Turki negara sekuler, tetapi masyarakatnya multi kultur dan multi agama sehingga kebutuhan hak-hal sipil kurang terpenuhi,” paparnya.

Chodijah menambahkan, karena relevansinya Pancasila dengan kearifan lokal Indonesia, maka menghilangkan Pancasila sama halnya dengan mencerabut jiwa bangsa.

Dia juga merespon pendapat salahsatu peserta seminar terkait Pancasila yang seharusnya mampu menjawab permasalahan diberbagai sektor namun realitasnya belum terpenuhi. Menurutnya, Pancasila bukan ideologi tertutup yang sukar dikritisi atau ditafsir ulang, sehingga mahasiswa sendiri sebagai generasi terdidik harus mampu mengembangkan relevansi Pancasila terhadap berbagai sektor di Indonesia.

Aspirasi-aspirasi mahasiswa di apresiasi oleh Ketua Jurusan Administrasi Negara, Dr. Hj. Ikeu Kania. Bahwa kunjungan MPR RI ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk secara langsung mengemukakan aspirasinya. Beda halnya ketika berpendapat dikelas yang berujung pada forum diskusi.

“Kegiatan ini merupakan kesempatan bagi mahasiswa, yang memang searah dengan jurusan kuliahnya. Disini semua aspirasi langsung didengar oleh MPR RI. Beda halnya ketika dikelas hanya sebatas diskusi.” Tandasnya. (Rohmah Nashruddin)